THE SOP ANALYSIS AND DESIGN OF INCOME REPORTING SYSTEM FROM ARTICLE 21 AND 23
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anderson, U. L., Head, M. J., Ramamoorti, S., Riddle, C., Salamasick, M., & Sobel, P. J. (2017). Internal Auditing: Assurance & Advisory Services (4th ed.). Lake Mary: Internal Audit Foundation.
Arnina. (2016). Langkah-Langkah Efektif Menyusun SOP (Standard Operating Procedures). Depok: Huta Publisher.
Damayanti, D., & Jaya, T. S. (2018). The Design of a Web-Based Program for Reporting Incomes Tax Article 21 for Civil Servants. Journal of Accounting, Business and Management (JABM), 25(2), 5060.
Fatimah, E. N., et al. (2015). Strategi Pintar Menyusun SOP (Standard Operating Procedure). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Krismiaji. (2015). Sistem Informasi Akuntansi (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Marcelino, N., & Wehartaty, T. (2018). Analisis dan Perancangan Prosedur Operasional Standar atas Siklus Pengeluaran Kas dalam Rangka Meningkatkan Pengendalian Internal. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 10(2), 92104.
Natawibawa, I. W. Y. (2020). Mengevaluasi Sistem Informasi Perpajakan DJP. https://news.ddtc.co.id/mengevaluasi-sistem-informasi-akuntansi-perpajakan-djp-25032, 05 Agustus 2021, pukul 21:55 WIB.
Pemerintah RI. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (KUP). Jakarta: Pemerintah RI.
Pemerintah RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Pemerintah RI.
Pemerintah RI. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. Jakarta: Pemerintah RI.
Pemerintah RI. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta: Pemerintah RI.
Pemerintah RI. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Jakarta: Pemerintah RI.
Pemerintah RI. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 Tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Jakarta: Pemerintah RI.
Pemerintah RI. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengkukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta: Pemerintah RI.
Pemerintah RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Pemerintah RI.
Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). Accounting Information Systems (15th ed.). New York: Pearson Education Limited.
Tambunan, R. M. (2011). Pedoman Teknis Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP). Jakarta: Maiestas Publishing.
Yousida, I. (2018). Analisis Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar. KINDAI, 14(1), 2026
DOI: https://doi.org/10.33508/rima.v5i2.4269
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.