PENGELOLAAN BELANJA DAMPAK JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Yesi Mutia Basri, Yoland Prasetio, Susilatri Susilatri

Abstract


Research Purposes. This study aims to observe how the financial management of the Riau Province government in dealing with the impact of social safety nets.

Research Method. A qualitative method with a sort of case study was used in the investigation. In-depth interviews, observation, and documentation are all used to acquire data. Triangulation techniques were utilized to assure data veracity.

Research Result and Findings. The findings in the budgeting stage demonstrate refocused and reallocated of funds activities by Riau Provincial Government by allocating $100 million for persons affected by Covid-19 through BLT and basic food support. There was some un-valid data problem in the aid distribution to the community so that the assistance could not be fully disbursed to third parties. At the aid distribution stage, a problem was found, namely the amount of aid that was not fully received by the community due to an error in the aid distribution system. This study aids the government in formulating strategies for local financial management of social safety nets in the event of a disaster.

Save to Mendeley


Keywords


Covid-19, pengelolaan keuangan, penatausahaan, pertanggungjawaban

Full Text:

PDF

References


Abdullah M, (2014). Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan. yogyakarta penerbit aswaja pressindo.

Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 ( Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau ). 4(1), 33–48. https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803

Creswell.J.W. (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In Health Promotion Practice (Vol. 16, Issue 4). https://doi.org/10.1177/1524839915580941

Darmayasa, N., & Aneswari, Y. R. (2015). Nomor 3 Halaman 341-511 Malang. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, 6(59), 350–361.

Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 3(2), 85–99. https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323

Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 2(2), 106–125.

Indonesia, K. M. S. R. (2019). pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. 8(5), 55.

Indonesia, K. M. S. R. (2020). pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019. Orphanet Journal of Rare Diseases, 21(1), 1–9.

Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020. (2020). Instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2020. 022698, 22698–22701.

Kemendagri. (2020). Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Di Lingkungan Pemerintah Daerah (p. 6). https://kemendagri.go.id/documents/INMENDAGRI/2020/1585969098INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Machfudz, Palampanga, A. M., & Kahar, A. (2018). Analisis Pelaksanaan Bantuan Sosial Pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kabupaten Sigi. Katalogis, 6(5), 12–22.

Madjid, N. . (2018). Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 1046–1065. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/263

Moleong, 2010. (2013). moleong 2010 teknik keabsahan data. Metode Penelitian, 53(9), 1689–1699.

Negeri, P. M. D. (2016). Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 547.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019a). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Media Hukum, 184.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019b). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N. 2019(1), 46.

Peraturan Pemerintah, N. 8 T. (2006). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. La Sociedad de La Sociedad, 5–65.

Permen, no 20 tahun. (n.d.). 9. PMDN No 20 Tahun 2020.pdf.

Permendagri No 39 tahun 2020, P., Daerah, B., Dalam, M., & Republik, N. (2020). Permendagri 39/2020: Pengutamaan Pengunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, DAN Pengunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Putri. H. D. P, P. D. A. N., Dan, P., Serta, P., Evaluasi, M., Dan, H., Sosial, B., & Kesrasetdakotadenpasar, D. I. B. (2016). Implementasi kebijakantatacarapenganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoringdan evaluasi hibah dan bantuan sosial di bagian kesrasetdakotadenpasar. 13(2).

Rabbani. D. R. S. (2020). Telaah proses rocofusing dan realokasi Apbd. Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19, 4, 59–78. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12321

Riauin.com. (2021). Waduh , Pemko Pekanbaru Ketahuan Sunat Dana Bansos Covid-19 Rp50 Ribu per KK. April.

Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., & Syukri, M. (2011). Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia.

Sosial, M. (n.d.). PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019 (1).pdf.

Sugiono, 2012. (2013). Sugiyono, 2012 Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung ALFABETA.

Undang-undang no 23 tahun 2014. (2014). Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia, 460. https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf

Yin. R. K. (n.d.). Studi Kasus Desain Dan Metode.

Yusrizal. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Program Studi Magister Hukum, 19, 21–36.




DOI: https://doi.org/10.33508/jako.v14i2.3172